Berita Terkini

Bandari Septiana Memaknai Hari Kartini
 Sosok RA Kartini sebagai pejuang emansipasi merupakan obor
Agus Ditemukan Membusuk Dalam Kamar
METRO – Agus Salim (42), warga RT 28 RW 10, Kelurahan Ganj
Melihat Usaha Keripik Pisang Milik Sri Rejeki
Siapa yang tidak tahu olahan keripik? Salah satu olahan khas
Jual Aneka Boneka dari Tokoh Disney Land Hingga Marsya and the Bear
Bagi para pecinta boneka, tentu saja sudah tahu dengan bonek
Panwaslu Minta Parpol Turunkan APK
 METRO - Memasuki masa tenang pada 6 April sebelum pencoblo

Perpanjangan Izin Operasi Menara Telekomunikasi, Harus Bayar Retribusi

| E-mail Send | Cetak Print | PDF PDF

 

METRO - Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) semakin serius memberlakukan retribusi menara telekomunikasi. Penarikan retribusi ini akan dilakukan dalam proses perpanjangan izin. Ini mengingat belum adanya kontribusi dari sektor retribusi izin menara telekomunikasi di Kota Metro.
Demikian dikemukakan Kabid Komunikasi Dishubkominfo Kota Metro Michael Suyono melalui Kasi Pengendalian Komunikasi Kemas Dedi Kurniawan kepada Radar Metro, kemarin (28/8). Menurutnya, bagi provider yang akan memperpanjang izin baru persyaratannya akan dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun berjalan.
Ini sebagai wujud pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi. "Seperti diketahui hingga kini perda tersebut belum dapat direalisasikan mengingat masih terkendalanya penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) pada masing-masing menara. Yakni hingga 25 Juni 2013 lalu tercatat baru ada 7 menara yang memiliki NOJP," ungkapnya.
Karena diketahui untuk NJOP tahun sebelumnya ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP), sedangkan data tersebut tidak dapat diberikan karena akan melanggar Pasal 34 Ayat 1 UU No. 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata perpajakan sebagaiman telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009.
Menindaklanjuti persoalan ini, terang Kemas, pemkot mengambil langkah dengan melakukan pendataan sendiri NJOP menara telekomunikasi. Perhitungannya dilakukan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-17/PJ.6/2003 tentang petunjuk teknis penilaian bangunan khusus. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.03/2010 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Meski perda tentang retribusi menara telekomunikasi ini sudah disyahkan namun retribusi belum dapat dibayarkan mengingat terkendala dengan NJOP. Namun berdasarkan hasil perhitungan pemkot, retribusi akan diberlakukan mulai September mendatang. Yakni untuk perpanjangan izin akan langsung dikenakan retribusi," paparnya.
Dikatakannya untuk perhitungan retribusi yang dikenakan disetiap menara telekomunikasi khusus menara bersama dikenakan retribusi 2 % dari NJOP, sedangkan menara tunggal 1,5 % dari NJOP. Sementara itu, untuk jumlah menara telekomunikasi yang tercatat di Kota Metro dan sudah berdiri sebanyak 42 unit. Dengan langkah ini ia berharap pendirian menara telekomunikasi di Kota Metro dapat memberikan retribusi untuk menambah sumber pendapatan daerah Kota Metro. (ria)